Serang – Salah satu Tokoh pendiri provinsi Banten KH. Mansyur Muhyidin menyesalkan pemerintah Provinsi Banten minim memperhatikan infrastruktur jalan Banten bagian utara yakni kecamatan Bojonegara dan Pulo Ampel.
“Awalnya jalan Serdang Bojonegara Pulo Ampel ini kewenangan Provinsi akan tetapi tidak pernah terjamah, kemudian diganti jalan tersebut menjadi jalan Industri Strategis yakni jalan Serdang Bojonegara Merak, sama sudah ketok palu di provinsi dan sudah diajukan ke pusat alasannya tidak ada yang ngawal, kan tugas pemerintah untuk mengawal, oleh karena itu pemprov Banten abai terkait Infrastruktur Banten bagian Utara ini,” ungkapnya kepada Media, Rabu (23/02/2022).
KH. Mansyur juga mengatakan, untuk pejalan kaki aja tidak ada, mobil besar tiap hari lalu lalang, masa hak pejalan kaki tidak ada, kita masyarakat menderita.
“Hingga beberapa pergantian Gubernur belum ada tanda-tanda di perbaiki, hingga di ambil alih oleh pemerintah pusat juga tidak ada tanda-tanda dimulai, kemudian masyarakat mau mengadu kesiapa,” ungkapnya.
Terlebih dia menjelaskan, rencananya ada pelebaran di jalan tersebut, dan sudah ketok palu, akan tetapi tidak ada tanda-tanda juga dari Pemprov Banten maupun pemerintah pusat.
“Kita meminta WH-Andika jangan abai, kelanjutan jalan di Banten bagian Utara yang sudah ketok palu kita pertanyakan,” tandasnya.
Terakhir, dia menceritakan tentang awal-awal pendirian Banten sebagai provinsi, awalnya di gagas sejak 1953 akan tetapi terealisasi di era Presiden Habibi, sebab ada tujuan-tujuan jelas kenapa Banten harus menjadi Provinsi.
“Waktu itu saya orator lah, saya ngomong bahwa tujuan provinsi Banten memisahkan dengan Jawa Barat salah satunya untuk lebih dekat jarak birokrasi dan untuk mensejahterakan masyarakat Banten,” tutupnya. [red/san]