Serang – Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Banten Andika Hazrumy memantau langsung penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Malanggah, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Rabu (22/4/2020).
Wagub Provinsi Banten Andika Hazrumy mengatakan jika seluruh program Pemerintah Pusat dan Daerah harus tepat sasaran, itu sebabnya Pemprov Banten selaku perwakilan Pemerintah Pusat perlu memastikan jika distribusi KKS ini berjalan dengan baik, sesuai dan tepat sasaran.
“KKS merupakan program Pemerintah Pusat, dimana untuk tahun 2020, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Banten terdapat penambahan dari sebelumnya sebanyak 470.729 tahun ini menjadi 555.292 KPM. Sementara untuk Kabupaten Serang yang saat ini sedang dibagikan semula 55 ribu KPM, menjadi 65 ribu KPM,” ungkapnya.
Menurut Andika Kisaran bantuan bertambah, semula sebesar Rp 150 ribu per KPM/bulan, menjadi Rp 200 ribu per KPM/bulan. Proses penyaluran dibantu oleh Bank Milik Pemerintah dan dibelanjakan melalui program e-warong.
“Ini salah satu bantuan pemerintah, berupa bantuan pangan non tunai yang harus dirasakan oleh elemen masyarakat di Provinsi Banten,” jelasnya.
Terkait bantuan untuk warga terdampak Covid-19 dari Pemprov Banten, Andika menjelaskan bahwa saat ini masih proses pendataan calon penerima di pemerintah kabupaten/kota yang melibatkan pemerintah desa dan RT/RW.
“Akan segera direalisasikan serta didistribusikan, apalagi saat ini kondisi kita sedang dalam pandemik Covid-19. Ini untuk menambah bantuan dari Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota. Karena pendataannya harus secara ril, jangan sampai ada yang terlewat,” jelasnya.
Lebih lanjut Andika mengimbau masyarakat di Provinsi Banten untuk mematuhi ketentuan pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covod 19.
“Sekarang semua orang kalau terpaksa keluar rumah wajib memakai masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak aman,” pungkasnya.
Sementara itu Dilokasi yang sama Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Pemkab Serang juga tengah mendata masyarakat yang terdampak ekonomi akibat wabah covid-19. Mereka yang awalnya bekerja, menjadi tidak punya penghasilan.
“Jika data sementara yang masuk, saat ini tinggal data dari empat kecamatan lagi yang belum masuk dan ditargetkan hari harus selesai, karena data calon penerima bantuan harus memuat nama, alamat dan menyertakan kartu keluarga sehingga tidak terjadi keluarga yang mendapat bantuan ganda,” katanya.
Diketahui bantuan Pemprov Banten untuk warga terdampak Covid-19 di wilayang Tangerang Raya sebesar Rp 600.000 sama dengan wilayah Jabodektabek. Sementara itu untuk kabupaten/kota lainnya di Banten sebesar Rp 500.000. Rencananya bantuan akan di berikan per kepala keluarga yang berlangsung selama tiga bulan. [red/Ihsan]