Cilegon – Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Pemuda Al-Khairiyah (DPW HPA) Provinsi Banten menyuarakan penolakan terhadap terpilihnya kembali ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cilegon periode 2019-2024 yang merupakan mantan narapidana korupsi.
Ketua DPW HPA Provinsi Banten Ahmad Munji mengatakan, bahwa dalam memperingati hari anti korupsi hari ini sangat menarik karena Cilegon ini sudah dua kali mantan Walikota nya berturut-turut terjerat kasus korupsi dan menurutnya yang lebih ironis lagi dua-duanya masih satu keluarga yaitu bapak dan anak.
“Ditambah lagi Ketua MUI terpilih saat ini mantan narapidana korupsi, ini menodai julukan Cilegon sebagai kota ulama dan memperpanjang catatan sejarah yang buruk bahwa pemimpin di Kota Cilegon ini korupsi. Ini membuktikan bahwa cilegon ini rawan korupsi, dengan ini seharusnya masyarakat harus lebih sadar dan teliti dalam memilih pemimpin jangan sampai memilih pemimpin yang mempunyai kecacatan pernah korupsi dan masyarakat jangan sampai pro kepada koruptor,” bebernya kepada wartawan saat mengikuti aksi unjuk rasa Hari Anti Korupsi Internasional yang di inisiasi oleh DPD KNPI kota Cilegon, Ormas, OKP, LSM dan Organisasi lintas kemahasiswaan di depan kantor Walikota Cilegon, Senin (9/12/2019).
Lebih lanjut Dia mengharapkan pemimpin Cilegon kedepan yang benar-benar mengabdi kepada masyarakat dan bebas dar kasus-kasus korupsi dan jangan sampai terjadi lagi seperti sekarang ini bahwa dia mengeluhkan mantan narapidana bisa terpilih menjadi Ketua MUI yang memang MUI ini menjadi panutan masyarakat. Jangan sampai marwah MUI Cilegon ini tenodai dan tercatat dalam sejarah yang buruk karena pernah dipimpin mantan narapidana korupsi.
“Apakah tidak adalagi anggota MUI Kota Cilegon yang bersih dan baik untuk memimpin MUI Kota Cilegon, karena memang MUI ini kumpulan para Ulama yang seharusnya mencerminkan kebaikan. Saya berharap kepada ketua MUI Kota Cilegon terpilih saat ini untuk mengundurkan diri saja,” tutupnya. [red/firdansyah]