Manfaatkan UU Omnibus Law, DPR RI Dorong Karakatau Steel Undang Investor Asing

Cilegon – DPR RI meminta agar PT Krakatau Steel (KRAS) dapat menarik investor dengan memanfaatkan kemudahan-kemudahan investasi yang tertuang dalam undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel saat melakukan kunjungan kerja bersama sejumlah anggota Komisi V dan VI DPR RI di PT Krakatau Steel, Kota Cilegon, Banten.

Rachmat Gobel menyatakan, KRAS sebagai perusahaan baja nasional mempunyai nilai strategis yang cukup besar. Dengan nilai industri strategis itu, KRAS dapat memanfaatkan Undang-undang Omnibus Law untuk membangun dan merevitalisasi perseroan menjadi perusahaan global.

“DPR sudah mengesahkan dan meluncurkan Omnibus law undang-undang cipta kerja. Tentu karena ini industri strategis, saya ingin melihat industri ini, perusahaan ini, memanfaatkan undang-undang Omnibus Law itu sendri untuk membangun, merevitalisasi perusahaan ini untuk menjadi perusahaan global,” ungkapnya dalam Konferensi pers di salah satu Hotel di Cilegon. Selasa (16/3/2021)

Ia menerangkan, dengan ditetapkannya Undang-undang Omnibus Law ditengah kondisi industri di seluruh negara tidak stabil karena pandemi Covid-19 menjadi momentum yang besar bagi industri di tanah air. Namun ia pun tidak menginginkan saat ada investasi industri baru tidak dibarengi dengan nilai tambah.

“Kalau berbicara Omnibus Law itu kandang harus kita dorong industri. Itu kan yang harus kita dorong adalah industri-industri jangka panjang padat modal dan padat teknologinya. Ini deretannya seperti Krakatau Steel itu sendiri,” bebernya.

Disinggung awak media apakah saat ini KRAS perlu suntikan Penanaman Modal Negara (PMN), Rachmat menyatakan, hal itu bukanlah yang utama dalam memajukan usaha industri, yang harus dikedepankan bagaimana mendorong KRAS itu sendiri bisa berkembang memanfaatkan Omnibus Law untuk kepentingan nasional.

“Kan kita mengundang investasi dari luarkan, Omnibus kan mempermudah semua investasi-investasi tetapi jangan ketika datang yang ini enggak bisa memanfaatkan,” paparnya.

Dia mencontohkan, KRAS bila ada industri otomotif yang berinvestasi di Indonesia bisa mensupplai produk bajanya. KRAS jangan sampai tidak memanfaatkan peluang tersebut. Dari pemenuhan pasar itu, barulah pihaknya bisa mendorong perlu tidaknya KRAS diberikan dukungan PMN.

“Nah baru kita dari situlah apakah perlu didorong dengan PMN atau apa. Nah disitulah baru kita bicarakan ini, bukan PMN-nya duluan. Kalau PMN-nya duluan, kita enggak tahu planingnya tujuannya kemana, habis itu duit,” tegasnya.

Ia berharap, KRAS ke depan bisa memproduksi baja untuk memenuhi pasar di negara sendiri. Dengan harapan pemerintah dalam mendorong itu juga menerapkan peraturan dan kebijakan yang pro produk dalam negeri.

“Kita harapkan pemerintah bisa mengatur dengan peraturan peraturan atau kebijaka kebijakan yang benar benar pro kepada industri dalam negri mendrooang indutri dalam negeri yang artinya apa ya import harus bisa dikurangi,” harapnya.

Sementara itu, Direktur Utama Silmy Karim mengapresiasi dukungan yang diberikan anggota DPR RI. Para wakil rakyat mengapresiasi setelah melihat langsung pabrik KRAS, PT Krakatau Posco, PT Krakatau Nippon Sumikin Steel serta Pabrik KRAS HSM II yang dua bulan lagi akan di operasikan.

Mengenai performa, kata Silmy, sejauh ini usaha bisnis baja KRAS terus membaik. Disaat pandemi Covid-19, KRAS secara tonase malah bisa menjual lebih dari 20 persen dari kapasitas produksi. Itu lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Kemudian KRAS juga baru mengekspor baja 20 ribu ton ke eropa. Di mana sebelumnya juga mengekspor ke Australia.

Pada tahun ini, kata Silmy, KRAS gencar melakukan ekspor baja karena harga baja di pasar global membaik. Hal itu makin membaik dengan upaya pemerintah menekan impor turun hingga 36 persen. Dia menyatakan, dengan adanya dukungan tersebut membuat iklim persaingan usaha perusahaan baja di nasional menjadi sehat. Dengan itu pula, ia harapkan ekonomi Indonesia menjadi stabil.

“(red-impor dikurangi) ini yang perlu saya sampaikan, penting agar industri Indonesia bisa bersaing. Ketika industri di Indonesia bisa bersaing, maka otomatis ekonomi Indonesia kedepan juga lebih pasti,” pungkasnya. [red/Ajiz]