Penanganan Covid-19, GMKI Serang Sebut Walikota Jangan Tutup Mata

Serang – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang serang menilai Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 di Kota Serang dinilainya belum sepenuh hati menangani Penyebaran Covid-19 di Kota Serang.

“Saya melihat bahwa semenjak pemerintah mengumumkan tanggap darurat Covid-19, dan mulai dari situ terbentuk Tim Gugus Tugas di setiap Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mempercepat penanganan percepatan Covid-19, terkutuk di Kota Serang sendiri sampai sejauh ini saya belum melihat adanya keseriusan dari Pemerintah Kota Serang, dalam Hal ini Walikota Serang,” ungkap Sekretaris Umum GMKI Cabang Serang Martin Ronaldo Pakpahan, melalui rilis kepada Wartawan, Sabtu, (16/05/2020).

Menurut Martin, hal ini sangat tergambarkan dengan jelas ketika selama kurang lebih 1,5 bulan, Tim Gugus Tugas yang di Komandoi oleh Walikota memperlihatkan secara transparan ketidakmampuan Tim Gugus Tugas Kota Serang untuk membantu Masyarakat yang terdampak akibat Pandemi Covid-19 ini.

“Mari kita coba evaluasi sedikit ya, Pertama dari semenjak ditetapkan Tim Gugus Tugas Kota Serang kurang lebih 1 bulan setengah kami memperhatikan bahwa terjadi ketidakmampuan yang ditunjukkan oleh Pemkot untuk mempercepat memutus mata rantai Covid-19, itu tergambar dari lambat nya proses penyaluran bantuan dan tidak akurat nya bantuan yang telah di anggarkan sebelumnya,” ucapnya.

“Yang kedua bisa dilihat dari tranparansi pengelolaan jeuangan untuk anggaran penanganan Covid-19 ini seakan-akan kita masyarakat tidak boleh mengakses atau melihat nya dan terkesan membius rakyat dengan ucapan ini sudah kita bantu tanpa menunjukkan berapa Nominal Pengelolaan Keuangan untuk percepatan penanganan Covid-19 ini, karena jujur selalu berubah-ubah,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Menurut Martin tidak terbuka nya Pemkot dalam Penunjukkan Pihak 3 dalam hal ini Penyedia (Distributor) Bantuan JPS dalam bentuk Sembako, serta terbongkar nya Bantuan JPS yang dibawah Pagu Anggaran mempertegas pandangan nya, bahwa diduga ada Permainan di dalam tubuh Tim Gugus Tugas Kota Serang.

“Kami berpandangan bahwa Pemkot tidak terbuka dalam Penunjukkan Pihak ke 3 dalam hal ini Penyedia bahan JPS dalam bentuk sembako, padahal hasil kajian SE Kepala LKPP Nomor 3 tahun 2020 pada Huruf E no. 3 Poin A tentang penjelasan atas pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan Covid-19,” tandasnya.

Tak hanya itu, Martin juga menjelaskan bahwa terjadi Kong Kalikong antara DPRD, Inspektorat dan Dinsos, hal tersebut kembali dijelaskan oleh nya, karena sebelumnya ada Kong Kalikong yang terjadi sehingga temuan dugaan Penyelewengan Anggaran yang terjadi Beberapa hari ini tidak ada kejelasan lebih lanjut.

“Iya Jelas lah ini Kong kalikong, wong kita rakyat dan Mahasiswa secara keseluruhan melihat sangat jelas kok, bagaimana saling lempar jangkar yang berakibat pada Distorsi sosial, semua bungkam dan ketika diminta keterangan oleh awak media saling lempar sana lempar sini,” ucap Martin.

Lanjut, Pihaknya juga menjelaskan, bahwa kurangnya pengawasan dari Kejaksaan Negeri Kota Serang dan Pihak Aparat mengakibatkan terjadinya Mark up yang ditemui oleh Pihak inspektorat beberapa hari yang lalu. Oleh sebab itu Martin mengatakan bahwa penting Sinergitas Antara Kejaksaan dan Aparat kepolisian Kota Serang untuk bisa mengawal ini semua.

“Iya kan Mark-up itu bisa terjadi karena kan kurangnya pengawasan, lah orang bisa aja masuk ke rumah kita kalo ga ada orangnya yang ngawasin, itu logika sederhana. Oleh karena itu Kejaksaan dan Aparat kepolisian harus hadir disaat itu, karena ini bicara uang yang Miliyaran, jangan sampai kasus orang meninggal karena anggarannya gatau kemana larinya, nah itu maksudnya, jadi kami berharap kepada Kejaksaan dan aparat dalam hal ini penegak hukum untuk mengawasi dan menindak dengan cepat apabila terindikasi bersalah,” jelasnya.

Terakhir ia berpesan, agar Walikota Serang jangan tutup mata dan tutup telinga melihat ini semua, karena menurut dia, Walikota selalu back pash dan normatif setiap pertanyaan yang diajukan oleh media.

“Pak Walikota jangan BackPus (lempar bola) ketika banyak pertanyaan yang ditujukan kepada dirinya, karena Pak Walikota ini kan sebenarnya representasi dari masyarakat bukan Parpol, jadi dengarkan suara rakyat yang meminta kejelasan bukan malah sebaliknya melemparkan ke orang lain,” tegasnya. [Red/Rini]