Cilegon – Prihatin dengan kondisi daerahnya, Kelompok Mahasiswa dari Cipayung Plus Kota Cilegon yang terdiri dari HMI Cabang Cilegon, GMNI Kota Cilegon, PMII Kota Cilegon dan KAMMI Kota Cilegon memberikan raport merah terhadap Pemerintah Daerah Kota Cilegon saat menggelar Dialog Publik Akhir Tahun 2019 dan Konsolidasi Mahasiswa Cilegon di Gedung DPRD Kota Cilegon, Sabtu (28/12/2019).
Ketua PC PMII Kota Cilegon Edi Djunaidi menjelaskan Acara ini diselenggarakan atas dasar kegelisahan kami selakau Mahasiswa Cilegon dengan perkembangan pembangunan yang ada di Kota Cilegon. Terkhusus mega Proyek yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 ini banyak yang belum tercapai seperti pembangunan Pelabuhan Warnasari dan Jalan Lingkar Utara.
“Maka kami mendorong pemerintahan Kota Cilegon untuk menuntaskan program yang telah dibuat. Kami berharap momen akhir tahun ini sebagai ajang evaluasi atas apa yang telah dilakukan dan membuat rumusan-rumusan agar Cilegon lebih baik,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPC GMNI Kota Cilegon Syaihul Ihsan mengatakan, selama perjalanan RPJMD Kota Cilegon 2016-2021 ia katakan Gagal total tidak terselesaikan, ia menjelaskan hal tersebut mengakibatkan banyak pembangunan di Kota Cilegon tidak terealisasi demi kesejahteraan rakyat maka atas hal tersebut kita hadir melakukan demogogi dan untuk mengurgensi pemeda Cilegon baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif wajib pro rakyat.
“Proses pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon berlangsung tinggi namun hanya menguntungkan Oligarki di Cilegon. Salah satu prasyarat dari keberlangsungan pertumbuhan ekonomi ini adalah adanya jaminan stabilitas ekonomi politik di Cilegon dan peranan ini hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah daerah Cilegon. Pemerintah daerah dapat menggunakan aparatur negara mereka untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu, ada persoalan yang fundamental pemerintah harus hadir di gubug-gubug si miskin, Pemerintah Daerah harus Perhatikan Buruh, Petani dan Nelayan,” Tegasnya.

Hal senada di ungkapkan Ketua HMI Cabang Cilegon Rikyl Amri bahwa Tujuan acara refleksi akhir tahun 2019 ini untuk mengkritisi program pemerintah kota Cilegon selama ini.
“Salah satunya Tuntaskan RPMJD Kota Cilegon, Selesaikan kasus JLS, Keterbukaan informasi raport merah dari provinsi banten, Tuntaskan pajak mobil dinas di wilayah pemkot, dan kita akan terus kawal program-program lainnya yang masih mandeg,” pungkasnya.
Selanjutnya Ketua PD KAMMI Kota Cilegon Ammar Abudzar mengatakan, Refleksi akhir tahun ini, cara kami sebagai mahasiswa dalam mengingatnya orang tua kami yang sedang menjabat agar tidak lupa dengan rakyatnya, terutama masalah mendasar yang langsung di rasakan oleh masyarakat.
“Seperti kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Maka kami menilai selama 2019 pembangunan-pembangunan yang ada di kota Cilegon tidak pro terhadap rakyat,” ungkapnya. [red/FG]