Cilegon – Untuk mewujudkan demokrasi Kota Cilegon yang sehat, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Cilegon menggelar aksi refleksi di areal Landmark Kota Cilegon, Jumat (7/2/2020).
Korlap aksi Muhammad Rifaldi mengatakan, KPU sebagai lembaga yang menjadi ujung tombak pemaknaan nilai demokrasi di kota Cilegon harus menjalankan pemilihan umum yang berorientasi kepada kepentingan rakyat bukan kepada kepentingan elit politik.
“KPU dan Bawaslu kota Cilegon dalam menjalankan tugas dan fungsi nya harus maksimal dengan anggaran yg besar, penyelenggara pemilu harus mampu menciptakan pemilihan yang berkualitas, mampu memaksimalkan sosialiasi dan menghidupkan ghiroh demokrasi yang sehat dan membangun,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan bahwa KPU dan penyelenggara pemilu harus independen dan memperhatikan perasaan rakyat dalam menjalankan fungsi kepemiluan.
“Jangan sampai KPU hanya menjadi alat rutinitas rotasi para elit, dengan tidak mempertanggungjawabkan kepada rakyat,” pungkasnya.
Ia juga menginginkan, KPU kota Cilegon dalam proses rekrutmen panitia pelaksana baik teknis maupun non teknis harus mengedepankan integritas dan profesionalitas. Jangan ada keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu, partai politik tertentu dan kelompok tertentu, karena tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan tersebut yang coba disusupi dan dititipi ke KPU sebagai penyelenggara pemilu
“Mahasiswa berharap pelaksaan pemilihan kepala daerah serentak kota cilegon 2020 mampu menciptakan suasana demokrasi yang sehat, sejuk, damai dan berorientasi kepada rakyat,” ungkapnya.
Rifaldi juga menambahkan, KPU harus menjadi penjaga nilai-nilai demokrasi, jangan sampai karena perbuatan oknum atau kepentingan orang tertentu di tubuh penyelenggara pemilu, mencoreng proses pemilu yang akan berjalan.
“KPU harus mampu dipercaya oleh masyarakat, karena KPU dan Pilkada yang dipercaya oleh masyarakat akan menghasilkan terpilihnya kepala daerah yang akan dipercaya juga oleh masyarakat,” imbuhnya. [red/Ihsan]