Cilegon – Semakin bertambahnya pasien yang dinyatakan positif Covid-19 di Kota Cilegon maupun wilayah perbatasan selama sepekan terakhir, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon diminta melakukan Rapid test masal untuk mencegah dan penyebaran Covid-19.
Seperti disampaikan Sekretaris DPD Al-Khairiyah Kota Cilegon, Ahmad Munji, pihaknya meminta Tim Gugus Tugas Covid-19 Cilegon untuk melakukan pembatasan masuknya warga dari wilayah yang sudah di nyatakan status Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB).
“Dengan makin banyaknya yang dinyatakan positif Covid-19, kami minta Pemkot Cilegon segera melakukan Rapid Test kepada warga Cilegon, membatasi jumlah orang yang masuk dari wilayah yang sudah menetapkan PSBB,” ujarnya kepada awak media, Minggu (10/5/2020) malam.
Selain itu, Munji juga mendesak Pemkot Cilegon lebih serius dalam kebijakan penanggulangan Covid-19 dan lebih terbuka dengan kondisi sebenarnya akan penyebaran dan paparan virus corona di kota industri tersebut.
“Menyampaikan secara transparan jumlah orang yang meninggal atau terkena positif Covid-19, agar masyarakat tidak cemas. Jangan sampai Cilegon ini seperti gunung es, dipermukaan yang positif sedikit ternyata dibawah lebih besar lagi jumlahnya,” ucapnya.
“Jika memungkinkan Rapid Test di semua kecamatan yang ada di Kota Cilegon,” tambahnya.
Untuk itu, Munji mendorong Pemkot Cilegon agar lebih bekerja keras lagi, mengingat sosio culture kota industri yang sangat memungkinkan banyaknya orang keluar-masuk ke wilayah Kota Cilegon dan berinteraksi dengan masyarakat.
“Kita tahu bahwa di kota Cilegon tersebar industri besar yang selalu berhubungan kontak kerja dengan wilayah yang sedang menerapkan PSBB, karena ini memungkinkan bercampurnya orang eksternal dengan internal. Kita berharap semoga Pemkot Cilegon untuk lebih peka dan tanggap dalam menghadapi kasus Covid 19 ini,” tandasnya.
Sementara terpisah, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kota Cilegon Syaihul Ihsan mengatakan, Kota Cilegon ini selain kota Industri juga perbatasan antara Jawa dan Sumatera tentu mobiltas masyarakatnya tinggi, oleh sebab itu Pemkot Cilegon perlu membuat alternatif kebijakan yang tidak mengabaikan paket kebijakan penanganan Covid-19 yang sudah ditentukan.
“Pemerintah juga perlu membangun pusat-pusat test secara komitmen dan masal, misal dengan drive thru secara gratis di pintu-pintu umum seperti pelabuhan baik umum ataupun pelabuhan untuk kepentingan sendiri, di perbatasan Daerah, di Industri, seraya juga Pemkot menyiapkan tindakan responsif terhadap kapasitas dan fasilitas kesehatan di rumah sakit,” terangnya.
Kemudian, Jika Kota Cilegon enggan menerapkan PSBB misalkan, tentu kata Dia dalam situasi ini, baik pemerintah eksekutif, legislatif maupun masyarakat perlu berperan waspada dan berupaya untuk bertindak positif.
“Kesiapsiagaan, ketegasan, gotong royong dan kebijakan adalah kunci dalam tangani Covid-19, kampung siaga yang sudah di Intruksikan Pemkot dan dijalankan juga belum efektif, jika sudah ada yang positif baru efektif, ini harusnya jangan berpikir dengan pijakan materialisme tapi harus dengan cara berpikir Idealisme yakni berfikir maka akan muncul keadaan, bukan keadaan dulu baru berfikir ini yang kami hawatirkan jangan menunggu, harus gerak cepat jangan menununggu banyak dulu yang terkonfirmasi positif Covid-19,” katanya.
Jika karakter kita adalah sebagai negara Gotong Royong, Syaihul meminta stakeholder rangkul organisasi di Cilegon menjadi relawan, latih mereka bagaimana nantinya mengkampanyekan ke masyarakat terkait Covid-19, dan Dia berharap Pemkot Cilegon dalam proses memberikan bantuan ke masyarakat juga transparan dan tepat sasaran.
“Dalam hadapi Covid-19, masyarakat kita ini kan karakternya ada yang acuh, paranoid dan juga ada yang karakter waspada, juga jangan abaikan masyarakat di kampung yang kena imbas Sosio Ekonomi, bantuan ke masyarakat juga harus bedasarkan validasi dan transparansi data sehingga tepat sasaran dan tidak menimbulkan kegaduhan,” tegasnya. [red/Ihwan]