DPD GMNI Banten: 20 Tahun Banten Belum Sejahtera

SERANG – 20 tahun Banten memisahkan diri dari Provinsi Jawa barat untuk menjadi sebuah rumah baru tentunya ada semangat dan cita-cita besar yang coba dibawa oleh para orang tua kita di Banten.

Cita-cita tentang kesejahteraan dan menghilangkan kesenjangan sosial yang dulu terjadi di Banten.

Selain itu tentunya semangat untuk bisa jauh lebih berkembang dalam berbagai macam sektor kehidupan yang dulu memang hanya menjadi mimpi belaka bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada dipelosok daerah.

Di 20 tahun usia Banten hari ini yang sudah terbilang mapan tidak terlalu tua dan juga muda seharusnya menjadi masa emas perkembangan tetapi malah terperosok pada masalah-masalah lama yang membuatnya dikenal bukan karna keberhasilan atau prestasinya.

Sekjend GMNI Banten Jimy Hajimy menuturkan di usia 20 tahun Banten berdiri, prestasi yang membanggakan dan selalu dipertahankan oleh Banten adalah masalah penganggurannya yang setiap tahun bukannya berkurang melainkan bertambah.

“Selain itu kasus korupsi yang tidak menurun melainkan menunjukan angka peningkatan seolah menjadi gambaran tidak ada gunanya KPK memilik kantor Kantor Gubernur Banten,” katanya dalam diskusi Lingkar Peradaban yang dilakukan secara daring, Sabtu (10/10/2020).

Sementara itu, Akademisi Iksan Ahmad, mengucapkan watak kekuasan belum mampu beradaptasi dalam situasi new normal dimasa pandemi, kemampuan merespon kepentingan masyarakat steril dari ketulusan keberpihakan kepada masyarakat.

“Lihat saja penanganan pendemi yang tidak koordinatif, tidak fokus dan yang terpenting program pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi yang tidak jelas dan cendrung memihak pada pengusaha-pengusaha besar,” ujarnya.

Selain itu berbicara Provinsi Banten maka tidak akan terlepas dari semangat, cita-cita dan partisipasi perempuan di dalamnya.

Aktivis Perempuan Maya Muizatil Lutfillah, menuturkan perempuan juga mempunyai andil besar dalam pembentukan Provinsi Banten dimana Banten merupakan Provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Gubernur seorang perempuan Ibu Atut yang walaupun pada perjalanannya mempunyai citra buruk dengan kasus korupsinya.

Selain itu banyaknya pemimpin perempuan yang muncul di beberapa kota dan kabupaten yang ada di Banten justru tidak membawa perubahan yang besar dalam masalah kesejahteraan perempuan karna para pemimpin perempuan tersebut bukan sosok aktivis perempuan melainkan lahir dari oligarki kepemimpinan di daerah.

Selain itu maya juga mengajak agar perempuan menjadi aktor intelektual dan konsisten di jalur perjuangan agar cita-cita kesejahtraan bagi perempuan di Banten dapat terwujud.

(Red/Rini).